== Setiap Jurnalis kabarlabura.com Tidak Diperkenankan Menerima Imbalan Dalam Bentuk Apapun Dalam Setiap Peliputannya, Apabila Mengetahui Jurnalis kabarlabura.com Yang Meminta Imbalan Dalam Melakukan Peliputan Agar Menghubungi Call Center kabaralabura.com di 0624-92141 ==  

Fraksi Demokrat DPRD Labura “Hajar“ Pemkab Labura Dalam Pandangan Akhir Nota Pengantar LKPJ TA 2011 PMD

Fraksi Demokrat DPRD Labura “Hajar“ saran dan pandangan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura ) dengan berbagai saran dan pandangan terkait nota pengantar LKPJ dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2011.  Fraksi Demokrat DPRD  menyatakan sependapatan dengan pendapat dan rekomendasi yang dilahirkan oleh  Pansus LKPJ 2011 di lingkup Pemkab Labura.

Kabar Labura - Selasa, 14 Agustus 2012
Bookmark and Share

Aek Kanopan, Labura - Fraksi Demokrat DPRD Labura “Hajar“ saran dan pandangan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pemkab Labura ) dengan berbagai saran dan pandangan terkait nota pengantar LKPJ dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2011.  Fraksi Demokrat DPRD  menyatakan sependapatan dengan pendapat dan rekomendasi yang dilahirkan oleh  Pansus LKPJ 2011 di lingkup Pemkab Labura.

 
Dimana fraksi Demokrat, yang pada dasarnya semua elemen baik eksekutif dan legislative seharusnya introspeksi diri dengan hasil laporan keuangan Pemkab Labura yang dikategorikan mendapat penilaian jelek, maka fraksi Demokrat sangat mengharapkan pada pengelola anggaran  tidak terulang kembali, agar pengelolaan anggaranya dan laporannya dapat benar dan baik .
 
Maka Pemkab Labura (Bupati)  diharapkan  agar menginstruksikan  pada kepala PMD agar dapat menuntaskan  persoalan yang ada dikantor tersebut, terkait dengan temuan yang dilaporkan BPK RI. Juga diharapkan pada kepala PMD yang baru jangan terlalu sering keluar daerah, bila ada dilakukan dengar pendapart  dengan PMD, sering kepala PMD tidak hadir.
 
Kejadian seperti itu sering terjadi dengan pada tahun yang lalu, sehingga hasilnya menjadi temuan BPK RI dalam kantor tersebut dalam pengelolaan keuangan dari sektor pajak. Dan diharapkan pada Pemkab Labura (Bupati) agar komitmen memerintah kepala PMD yang baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
 
Fraksi Demokrat juga mengkritik kinerja Kepala Dinas Perijinan agar bangun dari tidur panjang karena yang terlihat tidak koperatif, sehingga selama dibentuknya kantor tersebut seperti parasit  menghabiskan anggaran daerah tanpa fungsi yang maksimal. Terkait  dengan izin bangunan (IMB)  diharapkan petugas yang mengelolanya  harus transparan dengan biaya  pengurusan IMB  sehingga masyarakat jangan terbebani, papar Faksi Demokrat.
(KL/008)

Komentar

Iklan Anda

Promosi Iklan
Go Green